PGHM Tuntut Kesejahteraan Guru

Written by Administrator
Friday, 15 February 2008
Laporan Wirya A.N./Abdul Karim
BANDARLAMPUNG
Tiga puluh guru dari Persatuan Guru Honorer Murni (PGHM) Bandarlampung kemarin (14/2) berkunjung ke Graha Pena Lampung. Kepada kru redaksi di markas Radar Lampung ini, mereka mengungkapkan kondisi kesejahteraan guru yang memprihatinkan. Khususnya guru honorer murni.
Itu sebagaimana dikemukakan ketuanya, Tupan, S.Ag. ’’Kami ingin masyarakat tahu keadaan ekonomi kami yang sebenarnya. Sehingga, pemerintah terdorong membuat suatu kebijakan untuk peningkatan kesejahteraan kami,” katanya.
Lebih lanjut, Kepala SMP Al-Azhar 1 Bandarlampung ini menambahkan bahwa pengabdian guru honorer pada peningkatan kecerdasan masyarakat selama ini tidak sebanding dengan kesejahteraan yang didapat. ’’Banyak guru honorer yang tergabung dalam PGHM telah mengabdi di sebuah sekolah selama belasan tahun. Namun, honornya sangat kecil,” ungkapnya.
Disebutkannya, gaji yang diterima mereka selama ini berkisar Rp150 ribu hingga Rp300 ribu per bulan. Jelas, jumlah ini sangat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Menurutnya, keadaan inilah yang secara tidak langsung memaksa para guru honorer mencari pekerjaan sampingan guna memenuhi kebutuhan keluarga. Tidak heran jika ada guru honorer yang nyambi jual koran dan ngojek. Ini semata-mata dilakukan untuk menutupi kekurangan dari honor mengajar yang didapat setiap bulan.
’’Yang sangat kami harapkan, melalui PGHM ini dapat memperjuangkan supaya perhatian pemerintah mengkaji dan membuat peraturan yang nantinya berisi peningkatan kesejahteraan guru honorer,” tukasnya.
Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Lampung Drs. Suliyanto mengatakan bahwa pemerintah, baik melalui APBN maupun APBD, telah menganggarkan dana insentif untuk guru honorer murni. Jatahnya untuk 25 ribu guru. Per guru akan mendapatkan Rp3 juta yang cairnya pertengahan atau akhir tahun.
Mengingat jumlah guru honorer murni banyak, maka Suliyanto pun akan melibatkan MKKS dan Dinas Pendidikan masing-masing kabupaten/kota untuk mendatanya. Tak terkecuali juga PGHM dan organisasi profesi guru lainnya untuk dimintai masukkan terkait kevalidan data guru honorer dimaksud.
’’Kami akan berupaya semaksimal mungkin dalam pembagian insentif ini tidak diskriminatif. Kami juga akan meminta pemerintah daerah masing-masing kabupaten/kota turut menambah alokasi dana tersebut karena anggaran dari APBD provinsi dan APBN kurang. Sehingga, semua guru honorer kebagian,” katanya saat diwawancarai usai mendampingi Gubernur Lampung Sjachroedin Z.P. menandatangani kerja sama dengan Unila di kampus setempat, Rabu (13/2)..