BIN Ikut Antisipasi Kebocoran UN 2008

JAKARTA (Lampost): (sumber berita)

Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) bekerja sama Badan Inteleijen Nasional (BIN) mengantisipasi kebocoran naskah ujian nasional (UN) yang diselenggarakan April 2008.

"Depdiknas juga sudah menjalin kerja sama dengan BIN. Mereka yang terbukti membocorkan soal UN akan ditangkap," kata Mendiknas Bambang Sudibyo usai menyerahkan sertifikat ISO 9001-2000 kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Yogyakarta, Sabtu (29-3).

Dia menegaskan hal itu menyongsong UN untuk jenjang sekolah menengah atas (SMA, SMA-LB, MA, dan SMK) pada 22--24 April mendatang. "Kami menangkap setiap oknum yang sengaja membocorkan soal UN karena sama dengan membocorkan rahasia negara.

Bambang menyatakan Depdiknas juga menandai sekolah yang tidak jujur dalam pelaksanaan UN tahun sebelumnya. Sebab itu, Badan Nasional Standardisasi Pendidikan (BNSP) akan mengawal ketat sekolah tersebut.

Tidak itu saja, setiap Dinas Pendidikan di daerah juga akan dipantau jika disinyalir ada oknum yang juga berbuat curang. "Jika nanti terbukti oknum yang berbuat curang itu adalah PNS, akan dikenai sanksi pemecatan. Menurut Mendiknas, pihaknya tidak menargetkan kelulusan berapa persen karena yang lebih penting adalah kejujuran.

"Meskipun hanya lulus 70%, jika dilaksanakan secara jujur, itu berarti sudah lulus seratus persen dalam hal kejujuran."

Sementara itu, sejumlah kepala sekolah di Kabupaten Lebak, Banten, meminta hasil ujian nasional (UN) tidak dijadikan pedoman kelulusan karena bisa mendorong terjadinya putus sekolah (droup out--DO).

"Nilai kelulusan UN 5,25 sangat berat untuk ukuran sekolah di daerah. Saya khawatirkan jika tidak lulus UN, mereka berhenti sekolah karena orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan anaknya lagi," kata Basuki, Kepala SMPN 1 Cibeber, Lebak, akhir pekan lalu.

Ia beralasan tujuan pendidikan adalah memiliki keterampilan, kepintaran, dan perilaku. Ketiga komponen merupakan proses pendidikan sehingga tidak tepat jika UN menjadi penentu kelulusan siswa.

Basuki lebih setuju jika UN sebagai alat pemetaan untuk memperbaiki mutu pendidikan nasional. Hal itu juga diselaraskan dengan peluang sekolah di pedalaman, khususnya di Kabupaten Lebak, untuk kemungkinan meraih kelulusan 100% sangat kecil..